Desa Pondokpanjang Prioritaskan Jalan dan Air Bersih dalam Usulan Bankeu Banten 2026

One Nation Press — Lebak, 2 Juni 2026 — Pemerintah Desa Pondokpanjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menetapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

Musyawarah yang berlangsung di Kantor Desa Pondokpanjang tersebut dihadiri Camat Cihara Ujang Suhariman yang datang bersama Sekretaris Kecamatan, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, pendamping desa, pendamping lokal desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Ketua BPD Eli Suherli membuka kegiatan dan menegaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum penting dalam menentukan arah pembangunan desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan program pemerintah.

Dalam pemaparannya, Kepala Desa Pondokpanjang Heru Purnomo menjelaskan bahwa setiap desa memperoleh alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten sebesar Rp120 juta. Penggunaannya harus mengakomodasi dua kelompok program, yaitu Program Prioritas Pemerintah Provinsi Banten dan Program Usulan Pemerintah Desa.

Menurut Heru, sejumlah program prioritas provinsi yang wajib diusulkan antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, program Sarjana Penggerak Desa, serta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa. Sementara pemerintah desa juga diberikan ruang untuk mengusulkan program sesuai kebutuhan lokal masyarakat.

Setelah melalui pembahasan dan kesepakatan peserta musyawarah, sejumlah kegiatan akhirnya diprioritaskan untuk diusulkan pada Bankeu Banten Tahun 2026.

Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama melalui rencana pemeliharaan dan penataan Jalan Desa jalur Sukahujan–Walangsari dengan anggaran Rp31 juta. Selain itu, pembangunan sarana air bersih (SAB) sebesar Rp20 juta juga masuk dalam daftar prioritas mengingat kebutuhan akses air bersih masih menjadi perhatian masyarakat di sejumlah wilayah desa.

Di bidang peningkatan sumber daya manusia, desa mengusulkan Program Sarjana Penggerak Desa sebesar Rp20 juta. Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda desa sekaligus mendukung pengembangan kapasitas masyarakat di masa mendatang.

Sementara itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa juga mendapat perhatian melalui alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan BPD sebesar Rp10 juta, penguatan kelembagaan pemerintah desa sebesar Rp10 juta, rehabilitasi kantor desa sebesar Rp15 juta, serta pembayaran pajak kendaraan dinas aset desa sebesar Rp5 juta.

Pada aspek pelayanan hukum masyarakat, Musdes juga menyepakati pengalokasian dana sebesar Rp9 juta untuk operasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Banten.

Camat Cihara Ujang Suhariman dalam kesempatan tersebut mengapresiasi proses musyawarah yang berjalan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia berharap seluruh program yang telah disepakati dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Menutup kegiatan, Kepala Desa Heru Purnomo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal hasil musyawarah yang telah ditetapkan. Menurutnya, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Musyawarah Desa ini menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi program bantuan pemerintah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.