Bupati Lebak Disorot Mahasiswa atas Dugaan Ijon Proyek

Lebak – Kantor Bupati Lebak menjadi sorotan publik, Senin (2/3/2026), ketika ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lebak menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menyoroti dugaan permainan tender dalam proyek rehabilitasi Alun-alun dan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak.

Aksi ini juga menjadi refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, yang dituangkan dalam pernyataan sikap bertajuk “Raport Merah: Lebak Darurat Arah, Rakyat Menunggu, Oligarki Berpesta.”

Aliansi yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI MPO, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Kumala menilai satu tahun seharusnya cukup bagi pemerintahan untuk menunjukkan arah kebijakan dan keberpihakan kepada rakyat.

Ketua Kumala, Rohimin, mengatakan, “Kami menilai masih ada persoalan tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta ketimpangan pembangunan yang perlu dibuka secara terang kepada publik.”

Dugaan “Ijon Proyek” dan Audit Anggaran

Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah dugaan praktik “ijon proyek” dalam pembangunan rehabilitasi Alun-alun Rangkasbitung. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak membuka dokumen perencanaan, proses tender, hingga pelaksanaan proyek kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.

Selain itu, Aliansi menyoroti pengelolaan anggaran penataan pujasera dan pembangunan toilet senilai Rp1,3 miliar. Mereka menilai audit rinci sangat penting untuk memastikan penggunaan APBD berjalan efisien dan akuntabel.

Mahasiswa juga meminta klarifikasi terbuka terkait pembelanjaan baju dinas Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat eselon II yang disebut bernilai lebih dari Rp350 juta.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Sorotan

Dalam aksi tersebut, Aliansi menyoroti disparitas kualitas dan akses pendidikan antara desa dan kota. Mereka mendesak pemerintah menghadirkan solusi konkret melalui beasiswa afirmatif, pemerataan fasilitas pendidikan, serta penguatan pengawasan bantuan pendidikan.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga diminta diawasi ketat agar tepat sasaran. Dugaan pungutan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional hingga Rp50 ribu per tenaga kesehatan dan Rp2–5 juta per lembaga juga menjadi perhatian.

Selain itu, percepatan pembangunan Pustu Gunung Gede, Panggarangan dinilai mendesak untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Infrastruktur dan Lahan Jadi Sorotan Tambahan

Aliansi Mahasiswa Lebak menyoroti penertiban mobil pengangkut pasir yang beroperasi di luar jam ketentuan. Mereka juga menyoroti dugaan penyerobotan lahan di Desa Jayasari.

Pengelolaan Pasar Semi Rangkasbitung diminta transparan dan berpihak pada pedagang kecil agar tidak menimbulkan beban ekonomi baru.

Tegas dan Siap Mengawal

Aliansi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai agen perubahan dan kontrol sosial.

Rohimin menegaskan, “Kami tidak anti pemerintah, tetapi kami anti terhadap ketidakadilan, ketertutupan, dan penyimpangan kekuasaan.”

Mahasiswa menuntut respons terbuka dari Pemerintah Kabupaten Lebak. Jika dalam waktu wajar tidak ada langkah konkret, mereka menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan massa lebih besar.