LEBAK, OneNationPress.com — Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Primordial Menggugat (APM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (16/3/2026). Aksi tersebut menyoroti satu tahun kepemimpinan Bupati Hasbi Asyidiki J...
Exceutive Summary
Pada Senin 16 Maret 2026, mahasiswa APM menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, menyoroti satu tahun kepemimpinan Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah. Para demonstran menuduh alokasi anggaran daerah tidak berpihak pada masyarakat. Mereka menuduh pendanaan sebesar Rp2,1 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas bupati, Rp320 juta untuk pakaian dinas kepala daerah, serta sekitar Rp48 juta per bulan untuk makan minum bupati dan Rp43 juta untuk wakil bupati, sementara fasilitas pejabat tetap tersedia. Aksi tersebut juga menyoroti peningkatan kasus stunting dari 4.300 menjadi 6.300, menanyakan efektivitas program. APM mengusulkan dialokasinya dana tersebut ke rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai 88 ribu unit. Aksi diiringi pengawalan aparat, mengekspresikan aspirasi mahasiswa terhadap kinerja pemerintah.
Poin Penting
- • Mahasiswa APM menuntut transparansi satu tahun kepemimpinan Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati di Lebak.
- • Para mahasiswa menyoroti pengeluaran anggaran yang banyak dialokasikan untuk fasilitas pejabat—seperti mobil dinas, rumah dinas, pakaian dinas, dan anggaran makan/minum—sementara kebutuhan dasar masyarakat masih belum teratasi.
- • Stunting di Kabupaten Lebak meningkat dari 4.300 menjadi 6.300 kasus, sehingga mahasiswa mengkritisi efektivitas program kesehatan dan menyerukan agar dana rehabilitasi rumah dinas bupati Rp2,1 miliar dialihkan untuk membantu 88 ribu unit rumah tidak layak huni.
LEBAK, OneNationPress.com — Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Primordial Menggugat (APM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (16/3/2026). Aksi tersebut menyoroti satu tahun kepemimpinan Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak belum menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Koordinator lapangan aksi, Repi, menyebut pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran untuk berbagai fasilitas pejabat. Ia mencontohkan pengadaan mobil dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua PKK, rehabilitasi rumah dinas bupati senilai Rp2,1 miliar, pengadaan pakaian dinas kepala daerah sebesar Rp320 juta, hingga anggaran makan dan minum kepala daerah yang mencapai sekitar Rp48 juta per bulan untuk bupati dan Rp43 juta per bulan untuk wakil bupati.
“Fasilitas negara terus tersedia, sementara banyak persoalan masyarakat belum terselesaikan,” ujar Repi dalam aksi tersebut.
Selain itu, APM juga menyoroti peningkatan kasus stunting di Kabupaten Lebak. Repi mengungkapkan jumlah kasus meningkat dari sekitar 4.300 menjadi 6.300 dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas program penanganan yang dijalankan pemerintah daerah.
Mahasiswa juga mengkritisi penggunaan anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas bupati. Repi menilai dana sebesar Rp2,1 miliar tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
Ia menyebut jumlah RTLH di Kabupaten Lebak saat ini mencapai sekitar 88 ribu unit.
“Pembangunan seharusnya dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari besar kecilnya anggaran,” tegasnya.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
FAQ - Pertanyaan Umum
Why did the students from APM organize a protest in front of the Lebak Regent’s office
They aimed to critique the first year of Regent Hasbi Asyidiki Jayabaya and Vice Regent Amir Hamzah’s leadership, arguing that government policies have not adequately served the broader community’s interests.
Which government expenditures were highlighted as inappropriate by the protestors
Repi, the field coordinator, pointed out spending on a government vehicle for PKK leaders, a Rp2.1 billion rehabilitation of the Regent’s house, Rp320 million for the Regent’s official clothing, and monthly allowances of about Rp48 million for the Regent and Rp43 million for the Vice Regent.
What is the significance of the rising stunting cases mentioned during the protest
The protestors noted an increase from roughly 4,300 to 6,300 stunting cases in recent months, calling into question the effectiveness of the local government’s child‑health programs.
How many units of “rumah tidak layak huni” (RTLH) are reported in Lebak, and why is this figure important
There are approximately 88,000 RTLH units in the regency. The protestors argued that the Rp2.1 billion spent on the Regent’s house could have been redirected to aid these households.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!