Paket Makanan Tiga Hari Diduga Tak Layak, Dapur SPPG Tambakbaya Disorot

LEBAK – Dugaan penyajian menu yang dinilai tidak layak kembali mencuat di Dapur SPPG Tambakbaya, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Paket makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat dilaporkan hanya berisi roti tawar, tiga butir telur, dan beberapa buah jeruk untuk konsumsi selama tiga hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah jeruk dalam paket tersebut tampak kurang segar. Selain itu, komposisi menu dinilai tidak mencerminkan kecukupan gizi harian untuk periode distribusi tiga hari. Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal standar mutu, perencanaan anggaran, hingga pengawasan distribusi program.

Pihak SPPG Akui Kekurangan Item

Perwakilan SPPG Tambakbaya, Rizki Ardahi, saat dikonfirmasi wartawan dari Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPC KWI) Lebak, Selasa (24/02/2026), membenarkan adanya kekurangan satu item dalam paket yang dibagikan.

Menurut Rizki, menu seharusnya dilengkapi bubur kacang hijau dengan air gula merah dan santan terpisah. Namun, terjadi kendala pada ketersediaan bahan baku kacang hijau sehingga item tersebut tidak terdistribusi.

“Iya, memang kurang satu item. Untuk menindaklanjuti kekurangan itu, hari ini akan dikirimkan pengganti. Item yang kurang akan diganti dengan kacang telur,” ujarnya.

Ia menyebut kekurangan terjadi akibat hambatan bahan baku, dan pihaknya telah menginformasikan hal tersebut kepada kader Posyandu SPPG.

Desakan Audit dan Transparansi Anggaran

Meski ada klarifikasi, sejumlah pihak menilai persoalan ini tidak berhenti pada kekurangan satu item semata. Publik mempertanyakan standar kelayakan menu yang hanya terdiri dari roti tawar, telur, dan jeruk untuk konsumsi tiga hari, serta kualitas buah yang dinilai kurang segar.

Sejumlah pemerhati kebijakan sosial mendesak adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, standar gizi, serta mekanisme pengawasan program. Transparansi dinilai krusial agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan yang berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi teknis terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi mengenai hasil evaluasi ataupun langkah pengawasan lanjutan terhadap operasional Dapur SPPG Tambakbaya.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya kontrol kualitas dan akuntabilitas dalam setiap program berbasis distribusi pangan, terutama yang menyasar kelompok rentan.