Tunjangan BPD 2026 Bervariasi, Tak Ada Gaji Tetap Seperti Perangkat Desa

Lebak – Memasuki tahun anggaran 2026, perhatian publik desa kembali tertuju pada kesejahteraan aparatur pemerintahan desa, termasuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berbeda dengan kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD dipastikan tidak menerima gaji pokok atau Penghasilan Tetap (Siltap).

Sebagai gantinya, para pimpinan dan anggota BPD hanya memperoleh tunjangan, yang terdiri dari Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja. Besaran tunjangan tersebut tidak seragam secara nasional, melainkan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota di masing-masing wilayah.

Kondisi ini membuat nominal yang diterima anggota BPD di setiap daerah bisa berbeda signifikan, tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan sejumlah regulasi terbaru di daerah, seperti Perbup Sumedang Nomor 5 Tahun 2026 serta kebijakan di Kabupaten Banyuwangi, rata-rata tunjangan BPD per bulan pada 2026 berada pada kisaran yang bervariasi. Ketua BPD umumnya menerima antara Rp750.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Sementara itu, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp800.000.

Adapun anggota BPD mendapatkan tunjangan yang lebih rendah, yakni sekitar Rp400.000 hingga Rp550.000 per bulan. Di sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas, angka tersebut bahkan bisa turun hingga Rp250.000 sampai Rp350.000.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa angka tersebut belum merata. Salah satunya disampaikan oleh Eli Suherli, Ketua BPD di salah satu desa di Kabupaten Lebak. Ia mengungkapkan bahwa tunjangan yang diterimanya masih jauh dari standar yang disebutkan di sejumlah daerah lain.

“Kami hanya menerima sekitar Rp300 ribu per bulan. Kalau dibilang cukup, tentu belum. Tapi kami tetap menjalankan tugas karena ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa peran BPD tidak ringan, mulai dari menampung aspirasi masyarakat hingga mengawasi jalannya pemerintahan desa.

“Harapannya ke depan ada perhatian lebih dari pemerintah daerah, supaya kesejahteraan anggota BPD bisa ditingkatkan dan lebih merata,” tambahnya.

Dari sisi pendanaan, pemerintah pada tahun 2026 memperketat aturan penggunaan anggaran desa. Alokasi Dana Desa (ADD) tetap menjadi sumber utama pembayaran tunjangan BPD. Namun, Dana Desa (DD) kini secara tegas tidak diperbolehkan digunakan untuk membayar honorarium atau tunjangan BPD, sesuai arahan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PADesa) dapat dimanfaatkan sebagai tambahan tunjangan kinerja, namun hanya berlaku bagi desa yang memiliki sumber pendapatan mandiri yang memadai.

Jika dibandingkan dengan perangkat desa, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok. Kepala desa dan perangkat desa telah memiliki standar minimal penghasilan tetap secara nasional pada 2026, yang mengacu pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a.

Kepala desa setidaknya menerima penghasilan minimal sebesar Rp2.426.640 per bulan. Sekretaris desa sebesar Rp2.224.420, sementara perangkat desa lainnya minimal Rp2.022.200 per bulan.

Perbedaan ini menegaskan bahwa posisi BPD sebagai lembaga legislatif desa tidak diposisikan sebagai penerima gaji tetap, melainkan sebagai unsur perwakilan masyarakat yang diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

Dengan skema seperti ini, besaran tunjangan BPD di tahun 2026 pada akhirnya tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah. Masyarakat desa diharapkan dapat merujuk langsung pada Peraturan Bupati terkait tata cara pengalokasian ADD di wilayah masing-masing untuk mengetahui angka pasti yang berlaku.

Secara umum, tren tahun 2026 menunjukkan adanya penyesuaian tunjangan BPD yang mengikuti inflasi daerah serta peningkatan pagu ADD dari pemerintah kabupaten. Namun, seperti yang dirasakan langsung oleh para anggota BPD di daerah, pemerataan kesejahteraan masih menjadi tantangan yang perlu segera mendapat perhatian serius.