Jejak Darah dan Mahkota dalam Keluarga Prabu Siliwangi

Sejarah Sunda tidak pernah bergerak lurus. Ia berputar, terbelah, menyatu kembali, lalu retak lagi oleh zaman. Di antara simpul-simpul besar perjalanan itu, satu nama berdiri sebagai poros penyatuan: Sri Baduga Maharaja. Namun untuk memahami bagaimana ia sampai pada takhta tunggal Sunda–Galuh, kita harus kembali ke luka lama yang menggetarkan tanah Pasundan—Bubat.

Pada pertengahan abad ke-14, Prabu Maharaja Linggabuana berangkat ke Majapahit dalam sebuah peristiwa diplomatik yang berakhir dengan tragedi. Dalam ingatan kolektif orang Sunda, Bubat bukan sekadar peristiwa politik, melainkan trauma kebangsawanan. Raja gugur, para bangsawan tewas, dan kehormatan kerajaan tercabik.

Dalam naskah Carita Parahyangan, peristiwa itu ditulis dengan kalimat singkat namun penuh bobot:

“Prabu Maharaja ka Majapahit, teu mulang deui. Pati di Bubat.”

Tidak ada uraian panjang. Tidak ada dramatisasi. Hanya fakta yang berdiri kaku: raja pergi, tidak kembali, gugur di Bubat. Namun di balik kalimat pendek itu tersembunyi guncangan besar terhadap struktur dinasti.

Sunda nyaris kehilangan pusat gravitasinya. Seorang putra mahkota masih belia. Kerajaan memerlukan tangan yang mampu menjaga kesinambungan darah dan hukum adat. Di titik inilah muncul figur yang kerap luput dari sorotan awam tetapi amat penting dalam sejarah politik Sunda: Bunisora Suradipati.

Bunisora adalah adik Linggabuana. Ia tidak merebut takhta untuk dirinya sendiri secara permanen, melainkan memelihara api dinasti agar tidak padam. Dalam Carita Parahyangan terselip kalimat yang menggambarkan perannya:

“Bunisora nu ngageugeuh nagara, ngaraksa ka anak ratu.”

Ia yang menegakkan negeri, ia yang menjaga anak raja. Di sinilah kita melihat pola penting dalam politik Sunda: darah lebih utama daripada ambisi pribadi. Kekuasaan bukan sekadar kursi, melainkan amanat genealogis.

Putra yang diasuh itu kelak dikenal sebagai Prabu Niskala Wastukancana. Pemerintahannya panjang, jauh lebih panjang daripada kebanyakan raja Nusantara pada masa itu. Stabilitas yang ia bangun seolah menjadi terapi kolektif pasca-Bubat. Dalam naskah disebut:

“Niskala Wastu Kancana lila prabuna, rahayu nagarana.”

Lama pemerintahannya, sejahtera negerinya. Kalimat ini memberi kesan bahwa Wastukancana berhasil memulihkan martabat kerajaan yang sempat runtuh oleh tragedi.

Namun sejarah tidak pernah sesederhana stabilitas yang tenang. Di balik ketenangan itu, benih pembelahan kembali tumbuh—bukan melalui perang, melainkan melalui rahim para permaisuri.

Wastukancana memiliki dua istri utama. Dari rahim Lara Sarkati, lahir seorang putra yang kelak dikenal sebagai Prabu Susuktunggal. Dari Mayangsari—yang tidak lain adalah putri Bunisora Suradipati—lahir Prabu Dewa Niskala.

Dua ibu, dua garis waris. Di sinilah sejarah Sunda kembali memperlihatkan wajah gandanya. Setelah Wastukancana wafat, takhta tidak diserahkan kepada satu tangan. Susuktunggal memerintah di Pakuan sebagai raja Sunda. Dewa Niskala memerintah di Kawali sebagai raja Galuh.

Carita Parahyangan menyebutnya tanpa nada dramatis:

“Susuktunggal di Sunda, Dewa Niskala di Galuh.”

Kalimat itu sederhana, tetapi implikasinya besar. Sunda dan Galuh—dua pusat lama yang secara genealogis satu akar—kembali berjalan dalam dua orbit kekuasaan. Ini bukan perang saudara. Tidak ada catatan pertempuran besar antara kakak dan adik. Yang terjadi adalah pembagian legitimasi.

Dalam tradisi politik Nusantara, terutama di Jawa dan Sunda, garis ibu sering kali menentukan hak atas wilayah tertentu. Lara Sarkati berasal dari luar inti Galuh, sementara Mayangsari adalah cucu langsung Bunisora, tokoh perwalian yang sangat dihormati. Dengan demikian, dua putra ini sama-sama memiliki legitimasi kuat.

Pada titik inilah lahir generasi yang akan mengubah arah sejarah.

Dari Kawali, dari garis Galuh, lahir seorang anak bernama Jayadewata. Ia adalah putra Dewa Niskala. Ia tumbuh dalam atmosfer istana Galuh, menyerap tradisi lama yang lebih tua dari Pakuan. Galuh adalah memori masa silam, tempat resonansi nama-nama kuno seperti Sanjaya dan Wretikandayun masih bergema dalam legenda.

Sementara itu di Pakuan, Susuktunggal membangun pusat kekuasaan Sunda yang baru. Pakuan bukan sekadar kota; ia adalah simbol reorientasi politik. Di sanalah lahir seorang putri yang kelak menjadi kunci penyatuan: Kentring Manik Mayang Sunda.

Pernikahan antara Jayadewata dan Kentring bukanlah kisah asmara istana biasa. Ia adalah rekonsiliasi dinasti. Dua cabang yang terbelah kembali dipertemukan dalam satu ranjang pernikahan. Tradisi babad menyimpan gema peristiwa itu dalam ungkapan sederhana:

“Jayadewata ngawini putri Sunda, jadi hiji deui nagara.”

Seorang ahli sejarah tidak akan membaca kalimat ini sebagai dongeng romantik, melainkan sebagai deklarasi politik. Dengan menikahi putri Susuktunggal, Jayadewata memperoleh legitimasi Sunda. Dengan darah ayahnya, ia telah memiliki hak atas Galuh. Dua hak waris itu bertemu dalam satu tubuh.

Ketika generasi tua wafat, tidak ada lagi dualisme takhta. Jayadewata naik sebagai raja tunggal dan dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja.

Menariknya, penyatuan ini tidak tercatat sebagai hasil perang besar. Tidak ada kisah penaklukan brutal antara Pakuan dan Kawali. Justru sebaliknya, ini adalah contoh bagaimana politik pernikahan bekerja sebagai instrumen rekonsiliasi. Dalam konteks ini, penyatuan Sunda–Galuh lebih tepat disebut sebagai “kepulangan mahkota” daripada ekspansi wilayah.

Dalam beberapa bagian tradisi, disebut pula sosok Banyak Ngantrang—yang oleh sebagian versi diidentifikasi sebagai saudara Jayadewata. Ia tetap memiliki peran di wilayah Galuh. Kehadirannya menunjukkan bahwa Sri Baduga tidak menghapus elite lama. Ia mengintegrasikan mereka.

Inilah kecerdasan politik yang jarang disorot. Penyatuan yang terlalu keras sering memicu perlawanan. Tetapi penyatuan berbasis darah dan pengakuan adat menciptakan stabilitas yang lebih dalam.

Pada masa pemerintahannya, Sri Baduga membangun Pakuan sebagai pusat kerajaan yang kuat. Ia memperkuat pertahanan kota, membangun parit, dan menurut tradisi, membuat telaga-telaga yang menopang kehidupan ekonomi. Stabilitas ini tercermin dalam karya sezaman seperti Sanghyang Siksakandang Karesian, yang menggambarkan tata nilai masyarakat Sunda pada awal abad ke-16.

Dalam teks itu disebutkan:

“Sing saha nu nyangking rajya kudu adil, ulah nganiaya rahayat.”

Barang siapa memegang kerajaan harus adil, jangan menyengsarakan rakyat. Walau bukan kronik politik, teks ini memberi gambaran tentang etos pemerintahan pada masa akhir Pajajaran—masa yang secara tradisional diasosiasikan dengan kejayaan Sri Baduga.

Jika kita menelusuri kembali jejaring keluarga ini, terlihat jelas bahwa penyatuan yang dilakukan Sri Baduga bukan peristiwa spontan. Ia adalah hasil dari serangkaian peristiwa panjang: tragedi Bubat, perwalian Bunisora, pemerintahan stabil Wastukancana, pembagian takhta antara dua putra, dan akhirnya pernikahan silang antar sepupu.

Semua itu membentuk pola yang khas dalam sejarah Sunda: kekuasaan dapat terbelah, tetapi darah tetap mencari jalannya untuk menyatu.

Dalam ungkapan naskah yang puitis disebutkan:

“Mulang deui ka hiji, nagara Sunda jeung Galuh, dina panangan nu sarua getihna.”

Kembali menjadi satu, negeri Sunda dan Galuh, dalam tangan yang satu darahnya.

Sebagai sejarawan, kita tentu harus berhati-hati. Naskah seperti Carita Parahyangan dan babad-babad Sunda bukan laporan kronologis modern. Ia memuat legitimasi, simbol, bahkan mitos. Namun di balik lapisan itu terdapat struktur genealogis yang konsisten: Sri Baduga memang mewarisi dua garis takhta.

Itulah sebabnya penyatuan di bawahnya terasa “sah” dalam logika zamannya. Ia bukan penakluk. Ia adalah pewaris.

Dan dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara, terkadang menjadi pewaris jauh lebih kuat daripada menjadi penakluk.