Jual Remaja Lewat Aplikasi Pasutri Asal Banten Diamankan Polda Banten

BANTEN — Dunia kriminal selalu menemukan cara baru untuk menembus celah sosial. Ketika teknologi digital berkembang dengan janji kemudahan komunikasi, sebagian orang justru memanfaatkannya untuk bisnis paling gelap: memperdagangkan manusia. Kasus yang baru diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten memperlihatkan betapa kejahatan bisa bersembunyi di balik aplikasi yang tampak biasa.

Sepasang suami istri di Banten ditangkap karena diduga menjalankan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus menjual remaja di bawah umur melalui aplikasi MiChat. Praktik tersebut diduga telah berlangsung selama hampir satu tahun, memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan korban sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Kepala Bidang Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan bahwa dua tersangka yang ditangkap berinisial FA (26) dan AB (27). Pasangan ini diduga menjadi pengendali utama jaringan kecil yang merekrut korban dengan cara yang tampak sederhana namun sangat manipulatif.

“Modus operandi pelaku adalah merekrut wanita muda dengan iming-iming pekerjaan di restoran. Namun, setelah korban berada dalam kendali mereka, korban justru dipaksa menjadi pekerja seks komersial,” kata Maruli dalam keterangannya kepada wartawan.

Kasus ini menunjukkan satu pola baru: digitalisasi kejahatan. Jika dulu praktik prostitusi ilegal bergantung pada lokalisasi atau jaringan mucikari konvensional, kini pasar itu berpindah ke layar ponsel.

Melalui aplikasi MiChat, para pelaku mempromosikan korban kepada pelanggan dengan tarif antara Rp250 ribu hingga Rp300 ribu sekali kencan. Bagi pengguna biasa, aplikasi tersebut hanyalah layanan pesan instan. Namun di balik percakapan singkat dan foto profil anonim, terbentuk pasar gelap yang memperdagangkan tubuh manusia.

Ironinya, sistem digital yang seharusnya mempermudah komunikasi justru menjadi medium transaksi kejahatan. Sementara negara masih sibuk memperdebatkan regulasi internet, para pelaku kriminal telah lebih dulu menguasai ruang tersebut.

Salah satu korban dalam kasus ini adalah remaja berusia 17 tahun, yang dalam laporan polisi disebut dengan nama samaran Mawar. Usianya bahkan belum genap dewasa ketika ia direkrut oleh para pelaku.

Awalnya Mawar dijanjikan pekerjaan di sebuah restoran dengan penghasilan yang dianggap cukup menjanjikan. Namun setelah berada dalam kendali jaringan tersebut, situasi berubah drastis.

Korban dipaksa melayani pelanggan yang didapat melalui aplikasi. Dalam sehari, ia bahkan bisa dipaksa melayani hingga lima pelanggan.

Lebih tragis lagi, korban dijanjikan imbalan Rp10 juta jika mampu memenuhi target tertentu. Janji yang terdengar besar itu ternyata hanyalah umpan untuk menjaga korban tetap berada dalam sistem eksploitasi.

Realitasnya, banyak korban perdagangan manusia justru tidak pernah menerima uang yang dijanjikan. Mereka hanya menjadi komoditas yang terus diperdagangkan.

Kasus ini memperlihatkan betapa bisnis eksploitasi manusia masih dianggap menguntungkan oleh sebagian pelaku kriminal. Dengan modal ponsel dan aplikasi gratis, jaringan kecil pun bisa menjalankan operasi yang menghasilkan uang setiap hari.

Dalam logika pasar gelap, tubuh manusia berubah menjadi barang dagangan dengan harga yang dihitung per jam. Remaja yang seharusnya berada di bangku sekolah justru dipaksa menjadi “produk” dalam ekonomi ilegal.

Fenomena ini menunjukkan satu kenyataan pahit: teknologi tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat kemajuan, tetapi juga bisa menjadi mesin eksploitasi jika jatuh ke tangan yang salah.

Setelah mengungkap kasus tersebut, pihak kepolisian menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologis.

“Kami telah berkoordinasi dengan dinas terkait agar korban segera mendapatkan perlindungan serta pelayanan pemulihan trauma yang memadai,” ujar Maruli.

Langkah ini penting, mengingat korban perdagangan manusia sering mengalami trauma berat yang membutuhkan penanganan jangka panjang.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berat terkait perdagangan manusia. Mereka dikenakan Pasal 2 Jo Pasal 10 Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 455 KUHP.

Ancaman hukumannya tidak ringan. Kedua pelaku terancam hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun.

Namun bagi sebagian pengamat, hukuman saja tidak cukup. Kasus seperti ini sering muncul berulang karena ada faktor sosial yang lebih dalam: kemiskinan, minimnya pengawasan digital, serta lemahnya perlindungan terhadap anak.

Di atas kertas, negara memiliki banyak regulasi untuk melindungi anak. Undang-undang perlindungan anak, regulasi digital, hingga berbagai program kesejahteraan sosial telah disusun bertahun-tahun.

Namun di lapangan, seorang remaja masih bisa direkrut dengan janji pekerjaan sederhana lalu berakhir dijual di aplikasi pesan instan.

Ini adalah ironi yang sulit disangkal. Ketika negara berbicara tentang ekonomi digital dan transformasi teknologi, sebagian warganya justru menjadi korban dalam “ekonomi digital bawah tanah”.

Aplikasi yang seharusnya mempermudah komunikasi berubah menjadi etalase perdagangan manusia. Sementara masyarakat baru tersadar ketika kasusnya meledak di media.

Kasus yang diungkap Polda Banten ini bukan sekadar perkara kriminal biasa. Ia adalah alarm keras tentang bagaimana kejahatan beradaptasi dengan teknologi.

Jika ruang digital terus berkembang tanpa pengawasan yang kuat, maka kemungkinan munculnya pasar gelap baru akan selalu terbuka.

Pertanyaannya sederhana namun mengganggu: apakah negara benar-benar siap menghadapi kriminalitas di era digital?

Sebab jika tidak, maka aplikasi chat yang kita buka setiap hari mungkin bukan hanya tempat percakapan—tetapi juga pintu menuju bisnis paling gelap dalam peradaban modern.