Menghidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kembali memunculkan perdebatan lama yang belum benar-benar selesai pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara. Bagi sebagian kalangan, ini adalah upaya menjaga martabat institusi negara. Bagi yang lain, ini alarm serius bagi kebebasan berekspresi di ruang demokrasi.

Pasal ini menjadi sensitif karena Indonesia memiliki sejarah panjang kontroversi serupa.

Dari Pembatalan ke Kebangkitan Kembali

Pada era KUHP lama, pasal penghinaan Presiden pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum dan kebebasan berpendapat. Saat itu, Mahkamah berpendapat bahwa Presiden sebagai pejabat publik harus siap menerima kritik sebagai bagian dari kontrol demokratis.

Kini, dalam KUHP baru, norma tersebut dihidupkan kembali dengan pendekatan berbeda. Pemerintah menegaskan bahwa pasal ini merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan jika ada laporan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden yang merasa dihina. Secara desain, ini dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi kritik secara serampangan.

Namun publik bertanya apakah perubahan mekanisme ini cukup menjamin kebebasan berekspresi.

Kritik atau Penghinaan

Masalah utama terletak pada batas antara kritik dan penghinaan. Dalam praktik hukum, garis ini sering kali tipis dan subjektif. Kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah dapat dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Tetapi dalam tafsir tertentu, ekspresi yang keras atau satir bisa dinilai sebagai penghinaan.

Kekhawatiran terbesar bukan semata pada teks pasal, melainkan pada implementasi. Dalam sistem hukum yang sangat dipengaruhi laporan dan proses penyelidikan, keberadaan pasal ini dapat menciptakan efek gentar atau chilling effect. Warga mungkin memilih diam daripada mengambil risiko diproses secara hukum.

Padahal dalam demokrasi konstitusional, kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Argumen Pemerintah dan Rasionalisasi Hukum

Pemerintah berargumen bahwa setiap negara memiliki mekanisme perlindungan terhadap kepala negara sebagai simbol kedaulatan dan persatuan nasional. Dalam logika ini, penghinaan terhadap Presiden bukan sekadar serangan pribadi, melainkan berpotensi merusak wibawa negara.

Selain itu, delik aduan dipandang sebagai mekanisme kontrol internal. Tanpa pengaduan langsung, aparat tidak dapat bertindak. Dengan demikian, pasal ini diklaim tidak ditujukan untuk membungkam kritik, melainkan mencegah serangan personal yang bersifat merendahkan martabat.

Namun pertanyaan kritisnya tetap sama apakah pejabat publik memerlukan perlindungan pidana khusus yang tidak dimiliki warga biasa.

Risiko Politisasi dan Ruang Publik Digital

Di era media sosial, ekspresi publik berkembang sangat cepat. Kritik, meme, satire, dan opini politik menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Dalam konteks ini, pasal penghinaan Presiden berpotensi menjadi alat yang sensitif terhadap dinamika politik.

Walaupun Presiden sendiri yang harus melapor, tekanan politik atau situasi sosial bisa memengaruhi keputusan tersebut. Selain itu, proses hukum yang panjang dapat menjadi beban psikologis dan sosial bagi warga, meskipun akhirnya tidak terbukti bersalah.

Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran bahwa pasal tersebut dapat menjadi instrumen pembungkaman tidak langsung terhadap oposisi, aktivis, jurnalis, atau warga yang vokal.

Demokrasi dan Ketahanan Kritik

Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan yang mampu menyerap dan mengelola kritik secara terbuka. Presiden dan lembaga negara adalah pejabat publik yang memperoleh mandat dari rakyat. Dalam teori demokrasi modern, legitimasi kekuasaan justru diperkuat oleh kemampuan menerima kontrol dan koreksi publik.

Jika pasal penghinaan diterapkan secara ketat dan represif, ia berpotensi mereduksi ruang deliberasi publik. Namun jika ditafsirkan secara sempit hanya untuk kasus serangan personal yang benar-benar merendahkan martabat tanpa konteks kritik kebijakan, pasal ini mungkin tidak terlalu problematik.

Di sinilah letak pertarungan tafsir hukum ke depan.

Ujian Praktik di Lapangan

Seperti banyak pasal kontroversial lainnya dalam KUHP baru, nasib pasal penghinaan Presiden akan sangat ditentukan oleh praktik penegakan hukum. Apakah aparat dan pengadilan akan membedakan secara tegas antara kritik kebijakan dan penghinaan personal. Apakah hakim akan menafsirkan pasal ini secara progresif sesuai prinsip kebebasan berekspresi.

Perdebatan ini bukan sekadar soal satu pasal. Ia menyentuh jantung demokrasi Indonesia hubungan antara kekuasaan dan kebebasan warga. KUHP baru telah memberikan kerangka normatif. Kini publik menunggu bagaimana hukum itu akan hidup dalam kenyataan.

Jika demokrasi adalah ruang dialog, maka pasal ini akan menjadi salah satu indikator apakah ruang itu menguat atau justru menyempit.