Negara yang Terlambat, Ayah yang Kehilangan Kendali

Peristiwa di Padang Pariaman tidak dapat direduksi menjadi sekadar perkara pembunuhan. Ia merupakan simpul dari kekerasan seksual yang tertunda pengungkapannya, akumulasi trauma seorang anak, ledakan psikologis seorang ayah, serta pertanyaan publik tentang seberapa cepat dan sensitif negara merespons laporan kejahatan seksual terhadap anak.

Rangkaian waktunya membentuk pola yang tragis. Antara Juli hingga Desember 2022, seorang anak perempuan—lahir 2008—dicabuli oleh pamannya sendiri, Fikri. Peristiwa itu tidak pernah dilaporkan saat terjadi. Hampir tiga tahun korban memendam pengalaman tersebut. Dalam banyak kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, keterlambatan pengungkapan bukan pengecualian, melainkan pola umum. Relasi kuasa, rasa takut, ancaman implisit, dan tekanan psikologis membuat korban anak sering memilih diam. Secara normatif, negara tidak dapat memproses sesuatu yang belum dilaporkan. Namun secara riil, fakta ini menunjukkan adanya kegagalan proteksi di level paling awal: keluarga dan lingkungan terdekat.

Situasi memburuk ketika pada Agustus 2025 korban kembali mengalami kekerasan seksual, kali ini diduga dilakukan oleh pria lain bernama Noval. Trauma lama yang belum pernah dipulihkan menjadi luka berlapis. Pada 23 September 2025, ayah korban, Edi, akhirnya membuat laporan polisi. Awalnya laporan diarahkan kepada Noval. Dalam proses pemeriksaan hari itu, terungkap bahwa Fikri adalah pelaku pertama sejak 2022. Fakta tersebut bukan hanya memperluas konstruksi hukum perkara, tetapi juga mengubah lanskap emosional keluarga. Pelaku bukan lagi orang luar, melainkan bagian dari lingkaran kekerabatan.

Malam 24 September 2025, Fikri ditemukan dengan luka tusuk di jurang Korong Koto Muaro dan kemudian meninggal dunia setelah sempat dibawa ke RS Lubuk Basung. Edi diduga sebagai pelaku penusukan. Ia bahkan disebut sempat berpura-pura ikut mencari Fikri ketika keluarga melaporkan korban hilang. Dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sejak pengungkapan fakta pelecehan oleh kerabat, tragedi pembunuhan terjadi.

Di titik ini, hukum pidana berbicara tegas. Perampasan nyawa tetap merupakan tindak pidana, terlepas dari motifnya. Namun analisis yang mendalam tidak berhenti pada unsur pembunuhan semata. Pertanyaan publik yang lebih tajam justru mengarah pada fase sebelumnya: mengapa terduga pelaku kekerasan seksual masih bebas setelah laporan dibuat?

Uji Materiil dan Prosedural: Apakah Ada Kelalaian Aparat?

Secara hukum acara pidana, penahanan tidak otomatis dilakukan hanya karena ada laporan. KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup serta status tersangka sebelum penahanan dapat dilakukan. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, keterangan korban merupakan alat bukti sah. Namun secara prinsip pembuktian, penyidik tetap harus mengumpulkan minimal dua alat bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Rentang waktu menjadi variabel krusial. Laporan dibuat pada 23 September. Penusukan terjadi malam 24 September. Dalam praktik penyidikan, kurun waktu tersebut sangat singkat untuk menyelesaikan pemeriksaan korban, melakukan visum atau pemeriksaan psikologis forensik, memanggil terlapor, menggelar perkara, hingga menerbitkan surat perintah penahanan. Terlebih lagi, fakta keterlibatan Fikri sebagai pelaku pertama baru terungkap pada hari yang sama ketika laporan diproses. Secara realistis, kemungkinan besar status tersangka terhadap Fikri belum sempat ditetapkan ketika pembunuhan terjadi.

Dari sudut ini, tuduhan kelalaian struktural menjadi sulit dibuktikan secara yuridis. Proses hukum memang belum memiliki waktu cukup untuk berkembang. Namun analisis tajam tidak boleh berhenti pada pembelaan prosedural.

Perkara kekerasan seksual terhadap anak bukan perkara biasa. Ia mengandung dimensi risiko tinggi, terutama ketika pelaku berada dalam relasi keluarga. Begitu nama Fikri disebut oleh korban sebagai pelaku lama, potensi konflik internal keluarga sebenarnya dapat diprediksi. Di sinilah pertanyaan kritis muncul: apakah aparat segera membaca risiko eskalasi emosional? Apakah ada langkah preventif, seperti pemeriksaan intensif, pendekatan persuasif kepada keluarga, atau pengamanan sementara terhadap pihak yang berpotensi menjadi sasaran kemarahan?

Secara hukum, aparat mungkin belum lalai. Tetapi secara etik dan manajerial risiko, ruang evaluasi tetap terbuka. Penegakan hukum modern tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur administratif, melainkan juga pada kemampuan membaca dinamika sosial yang menyertai perkara.

Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap menjadi fondasi. Seseorang tidak dapat ditahan hanya karena disebut oleh korban tanpa proses verifikasi awal. Jika dalam dua puluh empat jam belum ada cukup bukti untuk menetapkan tersangka, maka secara hukum kebebasan sementara terlapor bukanlah pelanggaran prosedur. Masalahnya, bagi keluarga korban yang baru mengetahui pengkhianatan selama bertahun-tahun, satu malam bisa terasa terlalu lama.

Dimensi Psikologis dan Pertanggungjawaban Pidana

Ledakan emosional yang terjadi kurang dari sehari setelah fakta terungkap memperlihatkan reaksi akut. Ini bukan pola dendam panjang yang dipelihara berbulan-bulan, melainkan respons cepat atas guncangan psikologis berat. Namun jeda waktu satu malam tetap membuka ruang tafsir hukum mengenai ada atau tidaknya perencanaan. Dalam persidangan nanti, perdebatan akan berpusat pada apakah jeda tersebut merupakan kesempatan berpikir tenang atau fase ketidakstabilan emosional.

Motif kemarahan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, kondisi batin, latar belakang peristiwa, serta konteks sosial akan menjadi faktor penting dalam penilaian hakim. Hukum pidana modern tidak menutup mata terhadap dimensi manusiawi, tetapi juga tidak membenarkan kekerasan balasan.

Negara di Antara Prosedur dan Kepercayaan Publik

Kecurigaan terhadap polisi lahir dari persepsi sederhana: ketika korban sudah berbicara, mengapa terduga pelaku belum ditahan? Persepsi ini diperkuat oleh pengalaman kolektif masyarakat terhadap lambannya penanganan perkara kekerasan seksual di berbagai tempat. Dalam ruang kepercayaan yang rapuh, setiap jeda prosedural mudah dibaca sebagai pembiaran.

Namun dari konstruksi waktu yang ada, pembunuhan terjadi pada fase awal penyidikan. Negara baru saja masuk melalui laporan resmi ketika ledakan emosional mendahuluinya. Sulit menyimpulkan adanya kelalaian panjang. Yang lebih tepat adalah melihat adanya celah antara kecepatan prosedural dan kecepatan emosi manusia.

Tragedi di Padang Pariaman memperlihatkan dua kegagalan yang berbeda. Yang pertama adalah kegagalan sosial selama hampir tiga tahun ketika kekerasan pertama tidak terungkap. Yang kedua adalah kegagalan kolektif dalam membangun sistem respons cepat dan sensitif yang mampu meredam eskalasi setelah fakta terungkap.

Negara hukum tidak boleh tunduk pada amarah. Tetapi negara juga tidak boleh berlindung sepenuhnya di balik prosedur formal ketika perkara menyangkut anak dan relasi kuasa keluarga. Kecepatan, transparansi, dan komunikasi menjadi sama pentingnya dengan kelengkapan alat bukti.

Jika ada pelajaran mendasar dari tragedi ini, ia terletak pada kebutuhan memperkuat respons dini dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus menjaga agar proses hukum berjalan tanpa intervensi emosional. Tanpa keseimbangan itu, setiap jeda akan terus dicurigai, dan setiap kemarahan berpotensi mencari jalannya sendiri di luar hukum.