Perjanjian Senyap di Balik Pintu Istana

JAKARTA - Awal 2026, pemerintah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Di atas kertas, ia terdengar seperti kerja sama dagang timbal balik yang modern dan strategis. Dalam praktiknya, sejumlah kalangan menilai perjanjian itu lebih mirip dokumen yang tergesa-gesa disepakati—tanpa debat publik memadai, tanpa persetujuan DPR, dan tanpa transparansi yang layak bagi sebuah kesepakatan internasional yang berdampak luas.

Kontroversi pertama menyentuh fondasi konstitusi. Pasal 11 UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, serta yang membebani keuangan negara atau mengharuskan perubahan undang-undang, wajib mendapat persetujuan DPR. Dalam konteks ART, para ahli hukum tata negara dan organisasi masyarakat sipil mempertanyakan mengapa mekanisme tersebut seolah dilompati. Pemerintah berdalih ini adalah perjanjian dagang biasa. Namun isi dokumen—yang disebut memaksa penyesuaian puluhan regulasi domestik—menggugurkan klaim “biasa” itu.

Indonesia for Global Justice dan sejumlah akademisi menyebut ada persoalan serius dalam tata kelola. Jika benar ART menuntut amandemen undang-undang dan perubahan regulasi sektoral, maka ia bukan sekadar kesepakatan tarif. Ia menyentuh struktur hukum nasional. Di titik inilah pertanyaan konstitusional menjadi relevan: apakah pemerintah memiliki mandat sepihak untuk mengikat negara pada komitmen yang berpotensi mengubah lanskap hukum dan fiskal?

Persoalan kedua menyentuh urat nadi ekonomi dan ekologi. Indonesia memiliki cadangan nikel, tembaga, dan kobalt yang menjadi tulang punggung transisi energi global. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya membangun hilirisasi—mendorong nilai tambah di dalam negeri, bukan sekadar mengekspor bahan mentah. Namun ART disebut-sebut memberikan akses luas kepada perusahaan Amerika atas mineral kritis tersebut. Jika klausulnya benar demikian, maka arah hilirisasi bisa tereduksi menjadi sekadar pemasok bahan baku dalam rantai pasok global yang dikendalikan pihak lain.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Frasa “dikuasai negara” bukan sekadar formalitas administratif. Ia mengandung mandat pengendalian strategis. Jika perjanjian internasional membatasi ruang negara untuk mengatur, menetapkan prioritas, atau memproteksi kepentingan nasional di sektor tambang, maka substansi Pasal 33 berpotensi tergerus.

Lebih jauh, ada dimensi ekologis yang jarang disentuh dalam euforia investasi. Ekspansi pertambangan nikel dan mineral kritis telah lama dikritik karena dampaknya terhadap hutan, pesisir, dan masyarakat adat. Jika ART mempercepat ekstraksi tanpa memperkuat standar lingkungan dan hak komunitas lokal, maka kita menyaksikan paradoks: demi transisi energi hijau global, lingkungan domestik justru dibayar mahal.

Di ranah hukum dan regulasi, beban penyesuaian disebut tidak ringan. ART diduga menuntut harmonisasi besar-besaran terhadap puluhan undang-undang dan peraturan menteri agar selaras dengan kepentingan mitra dagang. Harmonisasi bukan hal tabu dalam perjanjian internasional. Namun ketika perubahan itu berskala luas dan dilakukan di bawah tekanan tenggat eksternal, kualitas legislasi berisiko menurun. DPR bisa terdorong menjadi sekadar stempel formal bagi komitmen yang telah telanjur diikat pemerintah.

Yang paling subtil namun strategis adalah klausul terkait kedaulatan digital. Dalam lanskap ekonomi modern, data dan algoritma adalah aset utama. Disebutkan bahwa ART memuat ketentuan yang melarang Indonesia mewajibkan perusahaan Amerika menyerahkan kode sumber atau algoritma sebagai syarat operasi. Di satu sisi, klausul ini lazim dalam perjanjian perdagangan digital untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Di sisi lain, ia membatasi ruang negara untuk melakukan audit atau pengawasan mendalam terhadap sistem yang beroperasi di wilayahnya.

Kedaulatan digital bukan jargon kosong. Ia menyangkut kemampuan negara memastikan perlindungan data warga, mencegah praktik monopoli algoritmik, dan menjaga keamanan siber nasional. Jika negara tidak dapat mengakses atau mengaudit sistem yang memengaruhi jutaan warganya, maka kontrol substantif berada di luar jangkauan. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul: apakah kita sedang membangun ekonomi digital berdaulat atau sekadar menjadi pasar?

Dampak politik luar negeri juga tak bisa diabaikan. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat pada blok kekuatan mana pun. Aktif berarti berperan dalam menciptakan perdamaian dan keadilan global. Perjanjian yang terlalu mengikat pada satu kekuatan ekonomi berisiko menggeser keseimbangan itu. Apalagi di tengah rivalitas geopolitik yang kian tajam antara Amerika Serikat dan Tiongkok, setiap komitmen dagang strategis memiliki implikasi politik.

Para pendukung ART mungkin berargumen bahwa akses pasar Amerika adalah peluang emas. Ekspor bisa meningkat, investasi mengalir, lapangan kerja tercipta. Argumen itu sah dan patut diuji secara data. Namun manfaat ekonomi tidak boleh menutup perdebatan konstitusional dan kedaulatan. Perjanjian internasional yang baik adalah yang memperluas ruang gerak nasional, bukan mempersempitnya.

Desakan untuk membatalkan atau setidaknya merundingkan ulang ART datang dari berbagai penjuru: akademisi Universitas Gadjah Mada, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, hingga kelompok advokasi perdagangan. Mereka menilai perjanjian ini berpotensi memperkuat pola neokolonialisme ekonomi—di mana negara berkembang tetap berada di posisi penyedia bahan mentah dan pasar, sementara nilai tambah dan kendali teknologi berada di luar negeri.

Istilah neokolonialisme memang terdengar retoris. Namun sejarah ekonomi Indonesia memberi cukup pelajaran tentang bagaimana kontrak yang timpang dapat mengunci ketergantungan jangka panjang. Dari konsesi tambang era kolonial hingga kontrak karya generasi awal pascakemerdekaan, kita pernah belajar bahwa detail klausul menentukan nasib puluhan tahun.

Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kata kunci. Publik berhak mengetahui isi lengkap ART, termasuk lampiran teknisnya. DPR berhak menjalankan fungsi pengawasan dan persetujuan secara penuh, bukan post factum. Tanpa keterbukaan, kecurigaan akan tumbuh liar dan merusak legitimasi kebijakan.

Editorial ini tidak menolak kerja sama internasional. Dunia modern dibangun di atas jejaring perdagangan dan investasi. Namun kerja sama harus berdiri di atas landasan konstitusi dan kepentingan nasional yang jelas. Jika benar ART melompati mekanisme Pasal 11 UUD 1945, membatasi kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, dan mempersempit ruang kedaulatan digital, maka koreksi adalah keniscayaan.

Pemerintah memiliki pilihan: membuka ruang dialog luas dan mengkaji ulang perjanjian, atau mempertahankannya dengan risiko polarisasi politik dan gugatan hukum. Sejarah menunjukkan, keputusan besar yang diambil tanpa partisipasi publik cenderung menyisakan luka panjang.

Perjanjian dagang bukan sekadar angka ekspor-impor. Ia adalah kontrak masa depan. Dan masa depan, dalam negara demokrasi, tidak boleh dinegosiasikan di ruang sempit tanpa cahaya.