Atas Nama Marwah dan Mobil Mewah

SAMARINDA - Isu pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur kembali menguji sensitivitas publik terhadap makna kepemimpinan dan prioritas anggaran. Angkanya bukan sekadar besar, melainkan fantastis. Sekitar Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan dengan spesifikasi mesin 3.000 cc hybrid. Di tengah wacana efisiensi, nominal itu terdengar seperti bunyi klakson panjang di jalan sunyi.

Nama yang terseret dalam polemik ini adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud. Pembelaannya terdengar formal dan penuh alasan.

Menjaga marwah daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Menunjang mobilitas di medan ekstrem. Sesuai aturan. Semua terdengar sah secara administratif. Namun sah belum tentu selaras dengan rasa.

Secara regulasi, batas kapasitas mesin kendaraan dinas gubernur memang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Tidak ada larangan eksplisit terhadap kapasitas 3.000 cc untuk sedan atau 4.200 cc untuk jeep. Artinya, dari sisi norma hukum, ruang itu ada. Tetapi pertanyaannya bukan lagi sekadar boleh atau tidak boleh.

Pertanyaannya adalah pantas atau tidak pantas?

Di satu sisi, Kalimantan Timur bukan provinsi miskin. PDRB per kapitanya termasuk yang tertinggi di Indonesia, menyentuh kisaran Rp208 juta. Pertumbuhan ekonomi 2025 berada di angka 4,53 persen.

Indeks Pembangunan Manusia mencapai 79,39, tertinggi di Kalimantan. Angka kemiskinan turun ke 5,17 persen. Statistik ini seperti etalase yang rapi dan mengilap.

Namun etalase sering kali menyembunyikan gudang yang berantakan.

Data kemantapan jalan nasional menunjukkan sekitar 186 kilometer jalan nasional di Kaltim dalam kondisi rusak atau tidak layak.

Di beberapa wilayah seperti Mahakam Ulu dan Kutai Timur, jalan masih berupa tanah litinsol yang berubah menjadi lumpur saat hujan.

Di pedalaman, harga BBM bisa menyentuh Rp30 ribu per liter. Di sinilah kontras itu menjadi nyata. Antara angka makro yang gagah dan realitas mikro yang terseok.

Argumentasi menjaga marwah daerah terdengar seperti retorika klasik birokrasi. Seolah harga diri daerah terletak pada kilau bodi SUV mewah.

Padahal marwah sebuah wilayah justru lebih tercermin pada kualitas jalannya, mutu sekolahnya, stabilitas listriknya, dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau.

Marwah tidak lahir dari knalpot hybrid, melainkan dari kebijakan yang berpihak.

Alasan medan berat pun menarik untuk diuji. Jika kendaraan tersebut memang untuk menembus jalan berlumpur dan berbatu, mengapa unit mewah itu justru berada di Jakarta untuk menunjang agenda nasional.

Argumen efisiensi sewa kendaraan terdengar logis, tetapi publik membaca simbol. Simbol bahwa kendaraan yang diklaim tangguh untuk pelosok justru lebih sering mengaspal di ibu kota.

Di sinilah kritik publik menemukan momentumnya. Bukan semata soal mobil, tetapi soal empati fiskal. Dalam situasi di mana jalan rusak masih menjadi keluhan rutin warga, pengadaan mobil miliaran rupiah terasa seperti ironi yang dipoles krom mengilap.

Ibarat membangun balkon marmer di rumah yang atapnya bocor.

Pendukung kebijakan mungkin berkata, anggaran kendaraan tidak serta-merta bisa dialihkan ke pembangunan jalan karena berbeda pos dan mekanisme.

Benar secara teknis. Namun kebijakan publik bukan hanya soal teknokrasi, melainkan juga soal sensitivitas moral. Setiap rupiah APBD adalah pesan. Dan pesan Rp8,5 miliar untuk kendaraan dinas terbaca lantang.

Kaltim memang berada dalam posisi strategis sebagai penyangga IKN. Arus investasi meningkat. Inflasi sektor makanan dan jasa terdorong naik karena lonjakan permintaan.

Ada dinamika ekonomi baru. Tetapi justru karena momentum itulah kehati-hatian menjadi lebih penting. Ketika ketimpangan antara kawasan inti IKN dan kabupaten pedalaman masih terasa, simbol kemewahan pejabat mudah berubah menjadi bahan bakar sinisme.

Sebagian kalangan menyebut, ada harga ada kualitas. Ungkapan itu lazim dalam transaksi pribadi. Namun dalam belanja publik, frasa tersebut perlu dilengkapi dengan satu kata tambahan, urgensi.

Apakah kualitas premium itu benar-benar urgensi atau sekadar preferensi. Dalam manajemen fiskal modern, belanja pemerintah idealnya mengikuti prinsip value for money, bukan value for prestige.

Sindiran publik pun bermunculan. Jika jalan rusak membuat kendaraan warga terperosok, apakah jawaban negara adalah menghadirkan kendaraan yang tidak akan pernah terperosok karena lebih sering berada di jalan protokol Jakarta. Ironi ini seperti metafora tentang jarak antara elite dan tanah yang mereka pijak.

Kalimantan Timur adalah provinsi kaya sumber daya. Namun kekayaan sumber daya tanpa distribusi infrastruktur yang merata hanya melahirkan paradoks.

Statistik bisa tinggi, tetapi rasa keadilan bisa rendah. Dalam ekonomi publik, legitimasi pemerintah bukan hanya ditopang oleh pertumbuhan, melainkan oleh persepsi fairness.

Pengadaan mobil dinas ini mungkin sah secara regulasi, mungkin pula tidak melanggar aturan pengadaan barang dan jasa. Namun politik anggaran selalu memiliki dimensi simbolik.

Dalam ilmu ekonomi perilaku, persepsi publik terhadap kebijakan sering kali lebih menentukan stabilitas sosial dibanding angka makro itu sendiri.

Akhirnya, polemik ini bukan sekadar tentang satu unit kendaraan. Ini adalah cermin tentang bagaimana pemerintah memaknai prioritas di tengah kontras antara kemewahan dan kebutuhan dasar.

Apakah mobil dinas itu benar-benar alat kerja atau menjadi metafora jarak antara kekuasaan dan rakyat.

Di tanah yang jalannya masih berlumpur, setiap kemewahan pejabat akan selalu terdengar lebih nyaring. Dan publik, dengan segala keterbatasannya, tidak pernah benar-benar alergi pada kemajuan. Mereka hanya alergi pada ketidaktepatan rasa.

Ternyata, harga diri sebuah provinsi besar kini punya label harga yang pasti: tepatnya Rp8,5 miliar. Karena kabarnya, martabat daerah tidak lagi terpancar dari mulusnya aspal desa, melainkan dari kemilau grill mobil mewah yang terparkir di ibu kota