Mulai 2026 Pajak SPPT Sawah di Bawah 5.000 Meter Digratiskan di Lebak

LEBAK - Mulai tahun 2026, masyarakat Kabupaten Lebak tidak lagi dibebani pajak untuk garapan sawah dengan luas tertentu. Kebijakan ini ditegaskan oleh Rusito dalam pernyataannya pada Rabu, 25 Februari 2026. Ia menyampaikan bahwa mulai tahun ini masyarakat tidak lagi dibebani pajak untuk garapan sawah atau SPPT Sawah.

Kebijakan tersebut berlaku bagi sawah dengan luas 5.000 meter persegi ke bawah yang ditetapkan bernilai nol rupiah. Artinya, petani kecil yang selama ini tetap menerima kewajiban pajak atas lahan garapan mereka kini mendapatkan pembebasan penuh. Langkah ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian sekaligus upaya menjaga stabilitas produksi pangan di Kabupaten Lebak.

Meski demikian, pembebasan pajak ini tidak diberikan secara otomatis tanpa proses administrasi dan verifikasi. Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan dan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa lahan yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Penentuan luas dan status lahan menjadi faktor utama dalam kebijakan ini agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

Proses verifikasi dilakukan oleh surveyor Kabupaten Lebak yang dikenal dengan sebutan Sang Pejuang Lebak. Mereka adalah para pelaku pendata rupa bumi atau toponim yang selama ini bertugas melakukan pemetaan dan pencocokan data spasial di lapangan. Peran mereka sangat krusial karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penetapan kebijakan fiskal daerah.

Pendataan dilakukan secara langsung di lapangan dengan mencocokkan kondisi fisik lahan, dokumen administrasi, serta peta bidang tanah. Surveyor memastikan bahwa lahan tersebut benar-benar merupakan sawah aktif dan bukan lahan yang telah beralih fungsi. Ketelitian dalam tahap ini menjadi kunci agar kebijakan pembebasan pajak tidak disalahgunakan.

Selain verifikasi lapangan, Badan Pendapatan Daerah menerapkan sistem pemeriksaan berjenjang. Data yang dikumpulkan dari tingkat desa dan kecamatan akan diverifikasi kembali sebelum ditetapkan dalam sistem pajak daerah. Mekanisme ini juga digunakan untuk menentukan jenis sawah, termasuk apakah lahan tersebut masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi atau LSD. Status LSD penting karena berkaitan dengan kebijakan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi.

Ahmad Saeful Khusni berperan sebagai koordinator dan pengumpul data lahan sawah dari para Sang Pejuang Lebak. Ia bertugas mengintegrasikan hasil pendataan lapangan agar tersusun secara sistematis dan akurat sebelum diserahkan kepada instansi terkait untuk penetapan akhir. Koordinasi ini menjadi fondasi utama agar data yang masuk ke sistem benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan pajak nol rupiah untuk sawah hingga 5.000 meter persegi diperkirakan memberikan dampak signifikan bagi petani kecil. Beban biaya produksi yang selama ini mencakup kewajiban pajak dapat ditekan sehingga keuntungan usaha tani menjadi lebih terjaga. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan fungsi lahan pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan.

Namun demikian, pemerintah daerah tetap menekankan pentingnya akurasi data dan transparansi. Verifikasi yang berjenjang dimaksudkan untuk memastikan tidak ada kesalahan klasifikasi maupun manipulasi luas lahan. Ketelitian para pendata rupa bumi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini.

Dengan diberlakukannya pembebasan pajak SPPT sawah mulai 2026, Kabupaten Lebak menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas strategis. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.