Posbankum Hadir di Setiap Desa dan Kelurahan di Banten, Ini Struktur dan Layanannya

Pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap desa dan kelurahan di Banten kini memasuki tahap pemantapan. Program ini menjadi bagian dari agenda nasional perluasan akses keadilan yang dikawal oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sebelumnya, dalam rangka memastikan kesiapan nasional, BPHN menggelar rapat persiapan secara virtual pada 23 Februari. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti rapat tersebut dari Ruang Corporate University. Kepala Kanwil, Pagar Butar Butar, hadir bersama jajaran pimpinan dan Tim Kerja Posbankum untuk memastikan kesiapan implementasi di tingkat daerah.

Target 100 Persen dan Evaluasi Pelaporan

Dalam arahannya, Staf Khusus Menteri Hukum, Yadi Hendriana, menekankan percepatan pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia hingga mencapai 100 persen. Ia menyampaikan bahwa setelah pembentukan terpenuhi, fokus berikutnya adalah memastikan layanan benar-benar berjalan.

Sorotan utama tertuju pada aspek pelaporan. Dari target nasional 80.000 laporan layanan, baru tercatat 13.451 entri data. Setiap Posbankum minimal diharapkan memiliki satu laporan layanan sebagai indikator operasional. Untuk Banten, pembaruan data diminta segera dilakukan mengingat provinsi ini direncanakan menjadi lokasi peresmian nasional.

Senada dengan itu, Kepala BPHN, Min Usihen, menegaskan bahwa Posbankum tidak boleh berhenti pada tahap seremoni. Implementasi nyata dan keberlanjutan layanan menjadi tolok ukur utama. Pendampingan pasca peresmian serta koordinasi aktif antara kantor wilayah dan pemerintah daerah akan terus dilakukan guna memastikan efektivitas program.

Menanggapi arahan tersebut, Pagar Butar Butar menyatakan kesiapan penuh jajaran Kanwil Kemenkum Banten dalam menyukseskan agenda nasional, termasuk penguatan pelaporan dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar layanan berjalan optimal.

Struktur dan Ruang Lingkup Layanan

Secara operasional, Posbankum desa dan kelurahan di Banten dirancang sebagai pusat layanan hukum tingkat pertama yang mudah diakses masyarakat. Fungsinya tidak sekadar administratif, tetapi mencakup beberapa ruang lingkup pelayanan.

Layanan informasi dan konsultasi menjadi pintu masuk utama. Warga dapat menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi, mulai dari sengketa keluarga, pertanahan, hingga persoalan pidana atau administrasi. Pada tahap ini, diberikan penjelasan awal mengenai posisi hukum dan opsi penyelesaian yang tersedia.

Apabila diperlukan, Posbankum menyediakan bantuan hukum dan advokasi sesuai kebutuhan warga. Pendampingan dapat mencakup penyusunan dokumen, klarifikasi permasalahan, hingga pengawalan proses awal penyelesaian perkara.

Selain itu, tersedia layanan penyelesaian konflik melalui mediasi. Banyak persoalan sosial di tingkat desa dan kelurahan lebih efektif diselesaikan melalui musyawarah. Posbankum memfasilitasi dialog agar para pihak dapat mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus langsung menempuh jalur peradilan.

Dalam hal perkara memerlukan penanganan lebih lanjut atau representasi di pengadilan, Posbankum menyediakan mekanisme rujukan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum mitra, di antaranya PLBH Langit Biru, PLBH Bina Persada Keimigrasian, PLBH Lentera Putih Keadilan, dan PLBH Posbankumadin Serang. Skema ini memastikan keberlanjutan pendampingan hingga tingkat litigasi bila diperlukan.

Komitmen Berkelanjutan

Dengan pembentukan Posbankum di setiap desa dan kelurahan, Banten menjadi bagian penting dalam strategi nasional perluasan akses keadilan berbasis akar rumput. Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaporan, penguatan koordinasi, serta memastikan setiap Posbankum tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi aktif memberikan layanan nyata kepada masyarakat.

Bagi masyarakat desa dan kelurahan, Posbankum diharapkan menjadi pintu pertama dalam memperoleh informasi, pendampingan, dan penyelesaian masalah hukum secara lebih dekat, terukur, dan berkelanjutan.