Negara Masuk Kamar Warga Menimbang Pasal Kohabitasi dalam KUHP Baru

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai babak baru hukum pidana Indonesia. Salah satu pasal yang paling menyita perhatian adalah pengaturan mengenai kohabitasi atau yang populer disebut kumpul kebo. Negara kini membuka kemungkinan pemidanaan terhadap pasangan yang hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar sejauh mana negara boleh masuk ke dalam ruang privat warganya.

Apa yang Diatur KUHP Baru

Dalam KUHP baru, kohabitasi diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda. Namun ketentuan ini bukan delik biasa. Ia merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan jika ada pengaduan dari pihak tertentu, yaitu suami atau istri yang sah, atau orang tua dan anak bagi yang belum menikah.

Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme delik aduan ini dirancang untuk mencegah kriminalisasi sewenang wenang. Aparat penegak hukum tidak dapat serta merta melakukan razia atau penindakan tanpa adanya laporan dari keluarga inti. Secara normatif, ini disebut sebagai bentuk pembatasan agar hukum tidak menjadi alat persekusi sosial.

Namun secara substantif, pasal ini tetap mengandung satu hal penting negara menyatakan bahwa hidup bersama tanpa pernikahan adalah perbuatan yang layak dipidana.

Antara Moral Publik dan Hak Privat

Perdebatan tentang pasal kohabitasi tidak bisa dilepaskan dari benturan dua prinsip besar moral publik dan hak privat.

Dari sudut pandang moral sosial, Indonesia adalah negara dengan nilai agama dan adat yang kuat. Perkawinan bukan sekadar kontrak perdata, tetapi institusi sakral yang menjadi fondasi keluarga. Dalam logika ini, negara memiliki kepentingan menjaga tatanan sosial agar tidak terjadi degradasi nilai yang dianggap fundamental.

Namun dari perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana modern, pertanyaannya berbeda. Apakah dua orang dewasa yang secara sukarela tinggal bersama tanpa menikah telah menimbulkan kerugian nyata bagi publik sehingga pantas dipidana. Dalam teori hukum pidana kontemporer, pemidanaan idealnya didasarkan pada adanya korban atau bahaya nyata terhadap kepentingan umum. Jika tidak ada unsur kekerasan, eksploitasi, atau penipuan, maka negara dinilai terlalu jauh mencampuri urusan privat.

Di sinilah kritik utama diarahkan. Kohabitasi dipandang sebagai pilihan personal yang tidak seharusnya menjadi objek kriminalisasi.

Delik Aduan Sebagai Jalan Tengah

Pemerintah menyebut delik aduan sebagai kompromi. Negara tidak aktif memburu, tetapi tetap menyediakan jalur hukum jika ada pihak keluarga yang merasa dirugikan.

Secara teoritis, ini memang membatasi ruang intervensi negara. Namun dalam praktik, delik aduan tetap membuka potensi persoalan baru. Konflik keluarga, sengketa warisan, atau ketidaksepakatan orang tua terhadap pilihan anak bisa berubah menjadi perkara pidana. Hukum berpotensi dijadikan alat tekanan moral atau sosial.

Selain itu, ancaman pidana tetap melekat. Artinya, meskipun jarang digunakan, keberadaan pasal tersebut memiliki efek simbolik yang kuat negara menegaskan standar moral tertentu sebagai norma hukum yang mengikat.

Sorotan Internasional dan Dampak Ekonomi

Pasal kohabitasi juga mendapat sorotan luas dari media dan organisasi internasional. Mereka menilai aturan ini bisa berdampak pada wisatawan dan ekspatriat yang berasal dari negara dengan norma berbeda. Kekhawatiran muncul bahwa pasangan asing yang tinggal bersama di Indonesia dapat terjerat hukum jika ada laporan dari pihak keluarga atau pihak yang memiliki kedudukan hukum.

Walaupun pemerintah telah memberikan klarifikasi bahwa pasal ini bukan untuk menyasar wisatawan secara umum, persepsi global tetap terbentuk. Dalam era ekonomi terbuka dan pariwisata internasional, persepsi hukum yang dianggap terlalu moralistik dapat memengaruhi citra negara sebagai tujuan investasi dan wisata.

Hukum Pidana sebagai Ultimum Remedium

Isu paling mendasar sebenarnya bukan pada setuju atau tidak setuju terhadap kohabitasi, melainkan pada fungsi hukum pidana itu sendiri. Dalam doktrin klasik, hukum pidana adalah ultimum remedium, upaya terakhir setelah pendekatan sosial, edukatif, dan administratif tidak efektif.

Jika persoalan kohabitasi lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan sosial, pendidikan keluarga, dan kebijakan kesejahteraan, maka penggunaan instrumen pidana dapat dipandang berlebihan. Kriminalisasi membawa konsekuensi serius stigma sosial, catatan kriminal, hingga pembatasan hak.

Di titik ini, perdebatan menjadi sangat filosofis apakah hukum pidana digunakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya nyata atau untuk menegakkan standar moral tertentu.

Menimbang Arah Hukum Nasional

Pasal kohabitasi dalam KUHP baru mencerminkan wajah hukum Indonesia yang sedang mencari keseimbangan antara modernitas dan nilai tradisional. Di satu sisi ada dorongan untuk menyesuaikan diri dengan prinsip hak asasi manusia global. Di sisi lain ada keinginan mempertahankan identitas moral dan budaya nasional.

Perdebatan ini tidak akan berhenti pada satu pasal. Ia akan terus berkembang seiring praktik penegakan hukum di lapangan. Apakah pasal ini akan jarang digunakan dan hanya menjadi norma simbolik, atau justru aktif diterapkan dan memicu polemik baru, sangat bergantung pada dinamika sosial dan politik ke depan.

Yang jelas, pasal kohabitasi bukan sekadar soal kumpul kebo. Ia adalah cermin dari pertanyaan besar tentang batas negara, kebebasan individu, dan arah hukum pidana Indonesia di masa depan.