Setahun Menjabat, Bupati Lebak Diganjar Rapor Merah

Lebak – Gelombang kritik terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak memasuki babak terbuka. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lebak (AML) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (3/3/2026), sebagai refleksi satu tahun pemerintahan berjalan.

Massa aksi terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kelompok Cipayung, di antaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI MPO, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, serta KUMALA.

Aksi Memanas, Bupati Tak Kunjung Muncul

Situasi sempat memanas ketika Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, tidak kunjung menemui massa.

Kekecewaan itu memicu pembakaran ban bekas dan aksi saling dorong antara demonstran dan aparat keamanan.

Sejumlah mahasiswa bahkan menaiki pagar Pendopo Bupati untuk memastikan keberadaan kepala daerah.

Aksi tersebut mencerminkan tingginya ketegangan sekaligus tuntutan agar pemimpin daerah hadir langsung mendengar kritik warganya.

Bagi mahasiswa, absennya kepala daerah di tengah aksi refleksi setahun kepemimpinan menjadi simbol jarak antara penguasa dan rakyat.

14 Tuntutan dan Sorotan Dugaan Penyimpangan

Koordinator aksi, Musail Waedurat, menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar protes simbolik, melainkan bentuk evaluasi konkret atas capaian pemerintahan daerah.

Aliansi Mahasiswa Lebak membawa 14 poin tuntutan, sebagian besar berkaitan dengan transparansi anggaran dan dugaan praktik yang dinilai janggal.

Mahasiswa mendesak keterbukaan dalam proyek rehabilitasi Alun-alun Rangkasbitung senilai Rp4,9 miliar. Mereka juga meminta pengusutan dugaan pungutan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional yang disebut mencapai Rp50 ribu per tenaga kesehatan dan Rp2–5 juta per lembaga.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) turut menjadi sorotan. Mahasiswa menuntut audit agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Tak hanya itu, persoalan pengelolaan Pasar Semi Rangkasbitung, audit anggaran penataan pujasera dan pembangunan toilet Rp1,3 miliar, hingga klarifikasi belanja pakaian dinas kepala daerah dan pejabat eselon II yang disebut melebihi Rp350 juta ikut masuk dalam daftar kritik.

Isu ketimpangan akses pendidikan antara desa dan perkotaan serta penertiban truk pasir yang beroperasi di luar jam ketentuan juga dianggap sebagai bukti lemahnya pengawasan pemerintah daerah.

Kritik atas Arah Kebijakan

Dalam orasinya, Musail menyebut satu tahun bukan waktu yang singkat untuk sekadar beradaptasi.

“Kami hari ini secara tegas memberikan rapor merah kepada Bupati dan Wakil Bupati. Satu tahun seharusnya sudah cukup untuk membuktikan arah kebijakan dan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.

Aksi ini menunjukkan bahwa dinamika politik lokal di Lebak mulai memasuki fase kritis. Mahasiswa menuntut transparansi, akuntabilitas, dan realisasi janji kampanye yang dianggap belum terealisasi optimal.