Refleksi Setahun Kepemimpinan, Ratusan Mahasiswa Kepung Kantor Bupati Lebak

Lebak – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lebak (AML) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (3/3/2026). Aksi tersebut merupakan refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.

Massa aksi berasal dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan elemen kampus lainnya, di antaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI MPO, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, serta KUMALA.

Situasi Memanas, Mahasiswa Desak Transparansi

Aksi sempat berlangsung tegang ketika Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, tidak kunjung menemui massa.

Sejumlah demonstran membakar ban bekas sebagai bentuk protes dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Beberapa peserta aksi bahkan menaiki pagar Pendopo Bupati untuk memastikan keberadaan kepala daerah di dalam kompleks perkantoran tersebut. Aparat keamanan tampak berupaya mengendalikan situasi agar tidak meluas.

Koordinator aksi, Musail Waedurat, dalam orasinya menyampaikan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir.

“Selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Banyak janji kampanye yang belum diwujudkan. Karena itu, kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan memberikan rapor merah atas satu tahun kepemimpinan ini,” ujarnya.

Empat Belas Tuntutan Evaluasi

Aliansi Mahasiswa Lebak membawa 14 poin tuntutan yang mereka nilai krusial untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah. Beberapa di antaranya menyangkut isu transparansi anggaran dan dugaan penyimpangan.

Mahasiswa mendesak transparansi terkait rehabilitasi Alun-alun Rangkasbitung dengan nilai anggaran Rp4,9 miliar. Mereka juga meminta pengusutan dugaan pungutan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional, yang disebut mencapai Rp50 ribu per tenaga kesehatan dan Rp2–5 juta per lembaga.

Selain itu, tuntutan lain mencakup audit Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar tepat sasaran, penertiban truk pasir yang beroperasi di luar jam ketentuan, hingga klarifikasi belanja pakaian dinas kepala daerah dan pejabat eselon II yang disebut mencapai lebih dari Rp350 juta.

Isu ketimpangan akses pendidikan antara desa dan perkotaan serta pengelolaan Pasar Semi Rangkasbitung juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Termasuk pula permintaan audit anggaran penataan pujasera dan pembangunan toilet yang dilaporkan bernilai Rp1,3 miliar.

Kritik sebagai Kontrol Demokrasi

Aksi mahasiswa ini menandai meningkatnya dinamika politik lokal di Kabupaten Lebak. Dalam konteks demokrasi daerah, unjuk rasa dinilai sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Mahasiswa menegaskan bahwa satu tahun masa kepemimpinan seharusnya cukup untuk menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

“Kami hari ini secara tegas memberikan rapor merah kepada Bupati dan Wakil Bupati. Satu tahun bukan waktu yang singkat. Seharusnya sudah mampu membaca arah kebijakan dan membuktikan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Musail.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lebak terkait respons atas 14 tuntutan yang disampaikan mahasiswa.